Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/viultzal/public_html/kippindo.org/wp-content/plugins/themezee-toolkit/includes/modules/class-tztk-infinite-scroll.php on line 157
Kecurangan Pemilu dan Asimetri Informasi – KIPP Indonesia

Kecurangan Pemilu dan Asimetri Informasi

Spread the love

Oleh : Kaka Suminta

Secara universal, pemilu memiliki standar dan parameter, untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat melalui pilihan dalam surat suara akan terkonversi menjadi keterwakilan, baik di eksekutif mupun di legislatif. Pilihan rakyat tadi dilakukan dengan memberikan suara pada para kandidat yang dipilih, untuk kasus indonesia dilaksanaan dengan memberi tanda lubang atau coblos dengan menggunakan alat sejenis paku. Pilihan atas partai, orang dan pasangan calon, kemudian suara rakyat tadi akan dikumpulkan,  dijumlahkan sehingga akan menjadi angka-angka akhir hasil perolehan suara untuk setiap kandidat. Kendati demikian,  walaupun meggunakan cara yang sama yakni dengan mencoblos  bagi setiap pamilih, di beberapa daerah di Papua, pemilihan dilaukan dengan sistem noken, yakni masyarakat dalam kelompok adat tertentu memberikan suaranya melalui pimpinannya, yang biasanya diwakilkan oleh para ketua adat.
Dengan standar pemilu universal, kita mencatat ada belasan parameter untuk mengukur apakah sebuah pemilu dilaksanakan dengan demokratis, jujur dan adil, misalanya dari sisi reguleritas, apakah pemilu dilaksanakan secara reguler dalam periode waktu tertentu, untuk Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, atau misalnya apakah prinsip satu orang satu suara dengan satu nilai itu dijamin. Dalam pemilu yang demokratis hal itu harus bisa dipastikan sekaligus dengan jaminan apakah memenuhi perwakilan parlementer atau kewilayahan. Dengan standar pemilu universal tadi, kita ingin memastikan bahwa daulat rakyat melalui pilihan rakyat dalam sebuah pemilu dapat terjamin, yakni ketika sebuah pemilu yang demokratis, jujur dan adil tadi dilaksanakan tanpa kcurangan, dan tidak ada upaya untuk memanipulasi pemilu dengan semua standar universalnya untuk menguntungkan atau merugikan kandidat tertentu.
Upaya untuk menjamin teselenggaranya pemilu dengan standar universal tadi, selain mendapat tantangan dari upaya untuk mencurangi pemilu, kini juga menghadapi tantangan, dengan adanya penyesatan informasi melalui berita bohong atau hoaks. Penyesatan informasi yang dilakukan sebelum pemilu, khusunya di masa kampanye bisa dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi pilihan rakyat dalam pemilu, sehingga juga bisa merupakan bagian dari kecurangan dalam pemilu, juga kecurangan lainnya, seperti politik uang, penyalahgunaan netralitas ASN dan aparatur negara lainnya, ktidaknetralan enyelenggara pemilu, manipulasi hasil penghitungan suara dan berbagai upaya lainnya, yang pada intinya menjadikan hasil emilu tidak sesuai dengan pilihan rakyat sebenarnya.
Berita bohong atau hoaks tadi bersama dengan jenis kecurangan pemilu lainnya merupakan bagian dari fenomena yang bia mencederai demokrasi, dengan berita bohong yang dilakukan sebelum pemungutan suara misalnya akan memengaruhi pilihan rakyat sedemikian rupa sehingga rakyat memilih dalam keadaan yang tidak utuh memahami situasi pilihannya,  sehingga upaya untuk menghadirkan representasi rakyat pada cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak sesuai dengan pilihan terbaik yang bisa dilakukan rakyat pemilih, misalnya saja dengan berita bohong, maka seorang kandidat yang sangat buruk perilakuknya dalam politik, misalanya merupakan orang yang harusnya bertanggungjawab dalam kerusakan lingkungan, menjadi tidak diketahui rakyat keburukannya, karena ruang informasi publik tertutup oleh berita bohong, baik yang secara langsung dibuat dengan uoaya penyesatan informasi terkait kandidat tersebut, atau informasi lain yang membuat keburukan kandidat bersangkutan tak diketahui oleh publik. Dalam kasus pemilu 2019, yang terjadi adalah tertutupnya informasi publik tentang pileg oleh wacana pilpres.
Kecurangan dan kebohongan publik, termasuk juga penyesatan  informasi merupakan keniscayaan dalam sebuah pemilu, apalagi untuk sebuah pemilihan di Indonesia yang melibatkan ratusan juta rakyat pemilh, dengan puluhan ribu kandidat, akan selalu ada upaya untuk melakukan kecurangan dan upaya untuk mengelabui rakyat pemilih, karena pemilu sejatinya sebagai bagian dari ranah bidang politik, yag secara alamiah merupakan ruang perebutan kekuasaan, sehingga berbagai upaya untuk memenangkan pertarungan akan dimainkan dengan segala cara, termasuk dengan melakukan kecurangan dan menebar informasi palsu, yag dilakukan dengan caa sejauh mungkin tak melanggar aturan main yang telah ditetapkan atau dengan cara sedemikian rupa mengelabui aturan atau aparatus yang ditugasi menjaga aturan main tersebut.
Adanya upaya kecurangan dan penyebaran berita bohong dalam pemilu tak terlepas dari nuansa perebutan kekuasaan politik yang merupakan adu kekuatan politik antar aktor politik, yang akan berupaya untuk memaksimalkan upaya untuk kepentingan kelompknya atau yang bisa merugikan lawan-lawan politiknya. Artinya dalam setiap pemilu atau pilkada, maka kecurangan atau penyebaran berita bohong akan potensial ada, sehingga pertanyaanya bukan apakah sebuah pemilu diwarnai oleh kecurangan dan berita bohong, tetapi pertayaan kita adalah bagaimana kita mengidentifikasi kecurangan dan berita bohong, sejauh mana dampak dari hal tersebut, dan bagaimana kita mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan dan berita bohong tadi, sekaligus sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya, dalam menghadapi kecurangan dan berita bohong dalam pemilu.
Fenomena hoaks atau berita bohong, sebagaimana kita bahas sebelumnya merupakan sesuatu yang selalu ada dalam dunia politik dan pemilu, hanya keberadaan dan dampaknya menjadi lebih terasa kuat saat ini,  di era teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berkembang sangat cepat, sehingga kita bisa mengatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih memiliki atau minimal terpapar oleh perkembanga tersebut, sehingga produksi dan penyebaran informasi memperlihatkan perkembagan yang tidak pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Dengan mudah setiap orag saat ini terhubung satu sama lain, atau terhubung dalam keleompok dan antar kelompok. Dengan fenomena ini bisa dikatakan bahwa setiap orang bisa menjadi sumber berita.
Kendati setiap orang bisa menjad sumber berita, namun tidak otomatis menjadikan  setiap orang secara adil bisa memiliki akses dan memanfaatkan informasi dan komunikasi, karena pada dasarnya dalam pertukaran informasi juga ada pihak yang memiliki akses dan memanfaatkannya besar dari pihak lain, misalnya karena kepemilikan sumberdaya informasi antar pihak dalam sebuah komunikasi, sebagai contoh abgi seorang redaktur media besar, tentu akan memiliki akses dan pemanfaatan atas informasi yang lebih besar dibanding pedagang di pasar yang menggunakan smartphone, demikian juga antara pejabat atau elit politik di Jakarta, dengan nelaya di Indonesia Timur misalnya.
Perbedaan akses dan penguasaan atas informasi dan komunikasi inilah yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi tidak otomatis adil untuk etiap orang. Pada dasarnya orang atau kelompok yang menguasai wilayah sosial, ekonomi atau politik akan memiliki peluang akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi lebih besar dibanding dengan orang yang relatif lebih kecil penguasaanya.  sinilah negara seharusnya hadir menjadi penyeimbang dan regulator untuk menjembatani kesenjangan tadi, sehingga dalam konteks pemilu, maka sumberdaya dan aparatus negara perlu menjadi pihak yang netral dan independen dalam penguasaan dan pemanfaata seluruh sumberdaya yang dimiliki, termasuk dalam bidang Informasi dan komunikasi.
Pemerintah dengan sumberdaya yang dimilikinya merupakan regulator dan katalisator untuk menghadirkan keadilan akses dan pemenfaatan infomasi dan komunikasi, misalnya dengan memberikan fasilitas frekwensi publik, radio dan televisi kepada pihak yang layak, dengan memberikan persyaratan dan ketentuan penggunaanya untuk kepentingan publik. Dengan posisi ini, maka pemerintah bisa menjadi regulator dan fasilitator yang bisa memberikan jaminan akses dan pemanfaatan informasi dan komuniksi secara adil, namun tentu saja fungsi ini baru bisa berjalan jika sumberdaya dan aparatur negara independen terhadap kepentingan politik para kandidat yang berkontestasi dalam pemilu.
Namun sebagaimana kita tahu bersama, banyak sekali sinyalemen dan laporan tentang ketidak netralan aparatur negara dan dugaan penyalahgunaan sumberdaya negara untuk kepentingan kelompok atau kandidat tertentu dalam pemilu ini, sehingga dengan kondisi ini maka peran negara sebagai regulator dan fasilitator untuk menghadirkan keadilan dalam akses dan pemanfaatan informasi dan komunikasi menjadi sulit tercapai secara optimal, bahkan pemerintah atau negara bisa menjadi sumber ketidak adilan itu sendiri.
Di sisi lain kita juga mendapati bahwa pemiu 2019 ini diwarnai degan banyaknya laporan tentang berita bohong, sedemikian rupa sehingga di masyarakatpun tejadi kebingungan dari setiap
informasi yang berkaitan dengan pemilu, misalnya tentang hasil pemilu, masayarakat sering bertanya, benarkah klaim kemanangan pihak capres nomor 02 atas kandidat 01?, kebingungan ini nampaknya sangat alami dikemukakan oleh msyarakat, karena adanya informasi yang bertentangan antara satu dan lain sumber, misalnya kubu Prabowo mengklaim kemenangan dengan 62 persen suara atas Jokowi berdasarkan hasil hitung realcount internal yang diklaimnya.
Sementara sejak usai pemungutan suara pada tanggal 17 Apri lalu beberapa lembaga survey menyebutkan bahwa hasil hitung cpat menunjukan kemenangan Jokowi atas Prabowo dengan kemenangan berkisar 54 presen. Dua metode yang diklaim kobu 02 dan beberapa lembaga survey seolah meghasilkan dua informasi yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Iniklah yang mnjadi sumber kebingunan publik. Walaupun hasil resmi rekapitulasi harus menunggu sampai selesai rekapitulasi resmi nasional oleh KPU, namun di sisi lain dalam dunia keilmuan ada metode yang dipercaya bisa memberikan gambaran tentang hasil sebuah pemilu, melalui metode hitung cepat dengan mengkompilasi data dari jawaban exit pool, atau menanyakan pilihan segera setelah seseoran memberikan suaranya di TPS.
Ternyata penyebaran berita hoaks tidak hanya dalam rangka mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu, tetapi juga dilakukan untuk memengaruhi publik dalam menanggapi hasil pemilu, bisa kita simak misalnya hoaks yang beredar terkait dengan kredibelitas penyelenggara pemilu dan hasil pemilu, di sini ada upaya untuk mendeligitimsi proses dan hasil pemilu, dengan membangun ketidak percayaan publik pada penyelenggara pemilu dan kinerja penyelenggara pemilu. Sekalipun wacana publik terkait proses dan hasil penyelenggaraan pemilu, termasuk mengkritisi kinerja dan profesionalisme penyelenggara pemilu adalah penting dan sah, tetapi upaya untuk menggeser isu untuk mendeligitimasi pemilu tanpa pembuktian yang kuat juag bisa menjadi hambtan untuk pemilu yang kredibel, sehingga bia mencederai pemilu itu sendiri.
Bahwa penyelenggaraan pemilu ini masih belum bisa sesuai dengan seluruh prasarat pelaksanaan pemilu yang demokratis jujur dan adil, karena masih diwarnai dengan berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu, seperti soal ketidak netralan aparatur negara dan masih maraknya politik uang, serta masih belum bisa mengahdirkan penyelenggara pemilu yang profesional, khsusunya di tingkat bawah, juga masih adanya manipulasi dan jual beli suara hasil pemilihan umum, namun menambah hal tersebut denga opini yang tidak mendasar juga akan semakin menjauhkan kita dari upaya menghadirka pemilu yang demokratis sesuai dengan standar pemilu universal.
Waktu yang tersisa dalam rekapitulsi di tingkat kabupaten,kota , provinsi dan tingkat nasional degan jadwal yag sudah ditetapkan perlu kita dukung dengan mengawal proses tersebut, sampai adanya hasil perolehan suara yang sesungguhnyaa dari pilihan rakyat Indonesia dengan segala kekurangan yang menyertainya. Pengawalan itu dilakukan dengan mengoreksi secara benar pada setiap jenjang tahapan secara terbuka dan akuntabel, sekaligus dengan menindaklanjuti secara poporsional dan benar setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Di sisi lain kita juga perlu terus mengupayakan hadirnya informasi yang benar dan adil untuk setiap orang, khususnya soal bagaimana memberikan ruang yang sama kepada setiap orang atas akses terhadap informasi secara adil tersebut, sehingga semua pihak harus bertanggungjawab atas upaya tersebut secara proporsional. Dengan informasi yang benar dan adil, maka akan menjadi ruang yang baik untuk tumbuhnya masyarakat demokrasi, yang mejadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Be the first to comment on "Kecurangan Pemilu dan Asimetri Informasi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KIPPINDO.ORG Member Official