Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/viultzal/public_html/kippindo.org/wp-content/plugins/themezee-toolkit/includes/modules/class-tztk-infinite-scroll.php on line 157
KIPP Tengarai Kejanggalan Verifikasi dan Penetapan Parpol Pemilu 2019 – KIPP Indonesia

KIPP Tengarai Kejanggalan Verifikasi dan Penetapan Parpol Pemilu 2019

Spread the love

Sumber: PemiluUpdate

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengungkapkan adanya kejanggalan pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, yang dilaksanakan KPU.

“Kami melihat berbagai kejanggalan, baik sisi regulasi maupun pelaksanaannya, secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah,” kata Kaka Suminta melalui rilisnya yang diterima PemiluUpdate.com, Minggu, 8 Oktober 2017.

Detail fakta-fakta kejanggalan dimaksud sebagai berikut:

1. PKPU No. 11 Tahun 2107 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2017 memiliki cacat hukum. Dasarnya yakni karena tidak menggambarkan peraturan sebagai peraturan pelaksanaan pendaftaran parpol sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017. Khususnya dalam verifikasi keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota karena di dalamnya mengandung ketidakutuhan pengaturan, dan terkesan diskriminatif.

2. Tidak ada peraturan Bawaslu yang mengatur tentang peraturan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2017, yang sedang dilaksanakan oleh KPU, sejak awal tahapan kegiatan.

3. Ketentuan tentang pendaftaran dengan alat yang disebut oleh KPU sebagai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) merupakan sebuah sistem yang tidak dikenal dalam UU No. 7 Tahun 2017.

4. Masih ada pihak yang masih melakukan gugatan peninjauan hukum (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menandakan masih adanya kemungkinan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

5. Pelaksanaan verifikasi parpol, khsusunya dalam verifikasi keanggotaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, dalam pelaksanaanya berbeda dengan apa yang teruang dalam PKPU 11 tahun 2017.

Kaka menegaskan atas temuan tersebut, KIPP Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Seharusnya dilaksanakan secara cermat dan profesional oleh penyelenggara pemilu.

2. Penyelenggara pemilu, baik dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tidak siap melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, dengan memperhatikan angka 1 dan 2 dalam temuan kami di atas.

[Baca juga: Yusril: Peraturan Verifikasi Parpol Aneh, PBB Pasrah saja]

3. Ketidakjelasan keberadaan sipol merupakan cacat hukum PKPU No. 11 Tahun 2017 yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat.

4. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus menekankan sikap adil dan independen dalam melaksanakan setiap tahapan, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan peratutan atau kebijakan yang dibuat.

“Dengan temuan, fakta, serta pandangan di atas, maka KIPP Indonesia meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk duduk bersama menyikapi hal tersebut, khususnya soal kesiapan dan profesionalisme penyelenggara negara dalam setiap tahapan,” papar Kaka.

Ditegaskan, KIPP Indonesia meminta pihak berwenang meninjau kembali PKPU No. 11 Tahun 2017 tersebut di atas, serta mengevaluasi kinerja Bawaslu. Badan ini, menurut Kaka, tidak mempersiapkan paraturan sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017. ()Madi Cakra

Be the first to comment on "KIPP Tengarai Kejanggalan Verifikasi dan Penetapan Parpol Pemilu 2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KIPPINDO.ORG Member Official