Potensi Korupsi dan Politik Uang pada Pilkada Serentak 2015.

Ilustrasi Politik Uang
Spread the love

Catatan KIPP dalam Pilkada Serentak 2015:

Oleh : Kaka Suminta

Tak ada angka pasti yang dapat kita jadikan sebagai acuan, berapa uang yang dibutuhan seorang kandidat dan pasangannya untuk ikut serta dalam sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat kabupaten/kota atau propinsi. Namun dapat dipastikan bahwa angkanya sangat besar. Demikian juga kewajiban bagi pasangan calon kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dana kampanye, tidak secara otomatis dapat menggambarkan pengeluaran yang mereka lakukan. Sementara itu secara umum kita pahami bahwa pengeluaran yang terlalu besar untuk pilkada yang dilakukan pasangan calon potensial menjadi pemicu korupsi bagi kepala daerah yang terpilih.

Berangkat dari pemikiran di atas, kita bisa mengajukan pertanyaan umum terkait pelaksanaan pilkada serentak 2015 lalu, seperti, berapa anggaran rata-rata yang dikeluarkan oleh pasangan calon pada setiap tingkatan kabupaten/kota dan propinsi?, Apakah besarnya pengeluaran tadi berkaitan dengan kemenangan atau kekalahan para pasangan calon? Dari mana asal anggaran yang digunakan untuk biaya pilkada, serta digunakan untuk apa saja? Apakah ada pengaruh antara pelaksanaan pilkada serentak dengan pengeluaran yang dilakukan oleh para pasangan calon?. Berbagai pertanyaan tadi tentu perlu dijawab dengan melakukan studi empiris, namun sebagai sebuah bahasan berdasarkan berbagai sumber yang tersedia bisa kita lakukan sebagai sebuah bahan diskusi, sebelum melakukan kajian empirik tersebut.

Dari informasi yang disampaikan oleh media, kita mengetahui bahwa kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan terbukti di proses peradilan angkanya lebih dari 300 orang, atau sebuah jumlah yang sangat besar, jika dibandingkan jumlah daerah kabupaten, kota dan propinsi yang hanya berjumlah sekitar 500 daerah. Jumlah yang sangat besar tadi, diyakini bukan merupakan jumlah yang sebenarnya, men gingat bahwa tidak atau belum semua kepala daerah diajukan ke pengadilan, bahkan daftar tunggu kepala daerah yang diselidiki dan disidik pihak berwajib angkanya tak kalah besar dibandingkan dengan jumlah kepala daerah yang sudah mendekam di penjara, belum lagi jika menghitung aparatur bahwa kepala daerah yang sudah dihukum.

Tentu tak mudah menghubungkan antara jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi dan sudah dihukum maupun yang masih dalam penyidikan dan penyelidikan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pilkada. Namun logika kita bisa menuntun bahwa anggaran yang dikeluarkan apalagi juga menggunakan dana dari pihak lain, tentu dengan asumsi ada motivasi jika memenangkan pilkada dan menjadi kepala daerah akan ada timbal balik atau mengembalikan uang yang telah dikeluarkan tersebut. Jika jumlah uang yang dikeluarkan sangat besar, maka potensial memerlukan pengembalian yang cukup besar bahkan lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada.

Catatan pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu dalam Pilkada Serentak 2015, menemukan adanya laporan politik uang (vote buying) pada lebih dari 260 daerah yang melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. Hal ini juga diperkuat dengan kasus pereselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun MK mensyaratkan angka selisih dibawah 2 persen untuk dapat mengajukan permohonan gugatan, namun ratusan permohonan gugatan yang disampaikan oleh para calon kepala daerah atau kuasa hukumnya tak memenuhi syarat tadi, dan mendalilkan adanya pelanggaran atau kecurangan, yang sebagian besar didominasi oleh kecurangan politik uang.

Menghubungkan dua fenomena tadi, yakni maraknya politik uang yang juga terjadi akibat longgarnya pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran dana kampanye, serta maraknya korupsi kepala daerah di seluruh Indonesia, maka kita dapat menyimpulkan ada hubungan positif antara pengeluaran kandidat yang sangat besar dalam pilkada dengan perilaku korupsi untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan dan atau janji untuk mengembalikan uang pada pihak tertentu yang digunakan membiayai pilkada tersebut. Sumber utama untuk mengembalikan keuangan tadi adalah sumber daya pemerintah daerah berupa APBD dan lisensi yang berada dalam kewenangan kepala daerah.

Hal menarik lain yang kita temukan terkait masalah ini adalah adanya regulasi yang tidak cukup tegas untuk mengontrol pengeluaran pasangan calon dalam pilkada. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada aturan yang tegas terkait politik uang. Hal tersebut sempat mencuat dengan adanya polemik antara Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dengan pihak kepolisian, padahal kedua badan itu merupakan pelaku inti untuk penanganan pidana pemilu dalam pemilu dan pilkada. Pihak kepolisian yang diwakili beberapa kepala polisi di daerah sempat menyebutkan bahwa kasus politik uang tidak dapat dibawa ke ranah hukum, sementara itu Bawaslu meyakinkan bahwa politik uang merupakan perbuatan pidana pemilu yang bisa dihukum. Terlepas dari polemik tersebut, kita menyaksikan bahwa dalam pilkada serentak ini, sangat sedikit kasus politik uang yang dibawa ke ruang pengadilan.

Lebih jauh kita bisa menyampaikan bahwa dalam pilkada serentak ini, kondisinya jauh lebih buruk dari pelaksanaan pilkada sebelumnya dalam hal penaggulangan dan penanganan kasus politik uang, pasalnya sejak dari pembentukan regulasi, pemahaman penegak hukum, dan tentu saja berakibat pada pelaksanaan dan penegakkan hukum, mengakibatkan sangat maraknya tindakan politik uang yang dilakukan oleh para kandidat dan tim suksesnya dalam pilkada serantak 2015 ini, sementara itu penindakan terhadap kejahatan yang dipahami secara umum dalam kepemiluan, bahwa politik uang dan besarnya dana dalam pemilu bukan hanya menjadikan ketidak adilan untuk kesamaan kesempatan bagi semua kandidat, tetapi juga berpotensi pada perbuatan korupsi bagi calon setelah terpilih.

Berkaca dari kasus politik uang dan pengeluaran kampanye yang sangat besar untuk para kandidat dalam pilkada serentak, yang secara umum lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada langsung sebelumnya, maka ke depan kita perlu untuk melakukan perbaikan setidaknya dalam tiga hal, yakni pembuata regulasi yang anti politik uang, sekaligus memberi kontrol pada pengeluaran dalam pilkada, fungsi penegakan hukum Bawaslu dan penegak hukum terkait untuk mencegah dan menangani kasus politik uang, serta adanya sistem informasi keuangan penyelenggara dan peserta pilkada yang akuntabel dan transparan. Ketiga pekerjaan rumah tadi seyogyanya sudah kita kerjakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak 2017 nanti.

1 Comment on "Potensi Korupsi dan Politik Uang pada Pilkada Serentak 2015."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KIPPINDO.ORG Member Official