Rilis KIPP Indonesia Tentang Hak Pilih Pasca Putusan MK

Spread the love

Pernyataan Sikap KIPP Indonesia

Tentang upaya Menyelamatkan Hak Pilih dalam pemilu 2019

Pasca Putusan MK tentang Hak Pilih WNI dalam Pemilu.

 

Salam Demokrasi.

 

Pemenuhan hak pilih bagi warga negara yang memiliki hak pilih (eligible voters) dalam pemilu tahun 2019 ini, menjadi sorotan public, diantaranya karena sejak awal pembentukan daftar pemilu melalui pembentukan DPT masih menyisakan berbagai permasalahan terkait pemenuhin hak untuk memilih bagi warga negara Indonesia yang meiliki hak pilih. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan tertkait hal tersebut, yakni adanya ketentuan Undang-Undang, serta adanya putusan MK terkait hak pilih tadi.

 

Catatatan KIPP Indoensia tentang hal tersebut sudah sering disampaikan kepada public maupun penyelenggara pemilu, diantaranya :

 

  1. Hak untuk memilih merupakan hak dasar warga negara yang merupakan bagian dari hak untuk turut serta dalam penyelenggaran negara, sekaligus sebagai hak untuk menentukan pilihan sebagai representasi kepentingan seluruh warga negara, melalui pemilu dan jajak pendapat.
  2. Dalam pelaksanaanya KPU dan Bawaslu dibantu oleh pemerintah, dalam melaksanakan amanat untuk melakukan pendaftaran pemilih, mengalami berbagai kendala untuk dapat memastikan sestiap pemili terdaftar dalam daftar pemilih, yang terus mengalami pemutahiran menjelang hari pemungutan suara.
  3. Dari catatan pada angka 1 dan dua masih banyak warga negara Indonesia yang berhak memilih namun masih mengalami kendala administrasi untuk melaksanakan hak pilihnya, misalnya bagi mereka yang bekerja di luar alamat domisili yang tertera dalam e-KTP nya, dan sampai saat ini belum mendapat kepastian untuk mendapatkan hak pilihnya, Karena sesuai dengan putusan MK dalam PUU No 20 tahun 2019, tidak masuk dalam kategori sedang melaksanakan tugas, sebuah kondisi yang sebenarnya harus terfasilitasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
  4. Khusus untuk Pekerja Rumah tangga (PRT), yang sebagian besar berada di perkotaan dan tak bisa pulang ke alamat asal, karena pertimbangan social ekonomi, perlu mendapat perhatian dan perlindungan hak pilih, yang sebagian besar adalah perempuan.
  5. Seyogyanya KPU memperhatikan putusan MK tahun 2009 tentang hak pilih warga negara Indonesia yang pada intinya menyetakan bahwa hak pilih merupakan hak dasar konstitusional yang tidak boleh dihilangkan oleh karena alasan administrative.
  6. Dengan demikian maka diharapkan KPU bersama Bawaslu melakukan upaya maksimal agar taka da halangan administrtif untuk memenuhi hak pilih tadi.

 

Demikian catatan KIPP Indonesia terkait msalah hak pilih dalam pemilu 2019, pasca putusan MK, yang perlu dijaga dan dilindungi, khusunya oleh penyelenggara pemilu, KPU dan bawaslu.

 

Jakarta, 10 April 2019.

 

 

 

Indah Sulastri

Ketua Divisi pemantauan

Kaka Suminta

Sekretaris Jenderal

Be the first to comment on "Rilis KIPP Indonesia Tentang Hak Pilih Pasca Putusan MK"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KIPPINDO.ORG Member Official