Pedoman Pemantauan Pemilu dan Pilkada

Spread the love

Catatan : Prinsip dan pedoman pemantauan ini merupakan bahan outline sebuah buku panduan yang masih dalam pembuatan. Masukan dari relawan dan Pengurus KIPP Indonesia sangat diharapkan agar menjadi karya kolaborasi banyak pihak, dalam kerja pemanatauan.

Pendahuluan

Pada prinsipnya Pemilu dan Pilkada,( dalam UU No10/2015 disebut Pemilihan)  memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni merupakan pengambilan keputusan bersama sebuah komunitas bangsa untuk Pemilu dan daerah untuk Pilkada. Keduanya merupakan sarana pengambilan keputusan dalam kerangka kadaulatan rakyat, untuk memilih representasi rakyat di pusat dan daerah, baik eksekutifmaupun legislative.

Definisi tertulis dari pemilu (UU No 7/2017) : “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk meilih DPR, DPD dan DPRD seta Presiden/Wakil presiden, secara Luber dan Jurdil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45”.

Sementara itu Pilkada disebut dengan istilah “Pemilihan” (UU No 10 /2015) : Pemilihan Gubernur dan wakil Guberbnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi, kabupaten/Kota, untuk memilih Gubernur dan wakil Guberbnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, secara langsung dan demokratis.

Meski secara definisi memang berbeda, tetapi pada prinsipnya antara Pemilu dan pemilihan adalah sama, yakni sebagai sarana kedaulatan rakyat. Jika menggunakan standar internasional tentang Pemilu, maka kita perlu melihat pemilu harus dilakukan secara periodic, dengan prinsip Pemilu sebagai hak universal dan berkeadilan, sebagai bagian dan cara untuk pemenuhan hak dasar manusia.

Secara prinsipil ada enam prinsip dasar dalam penyelenggaran pemilu, yakni ragulasi Pemilu, system Pemilu, proses Pemilu, Manajemen Pemilu, Penyelesaian Masalah Pemilu dan Lingkungan Pemilu. Sementara dari proses Pemilu ada beberapa tahap yakni, Pendaftaran Pemilih, Kandidat dan Kampanye, Pemungutan dan penghitungan Suara serta Penyelesaian Sengketa Pemilu. Soal pemantauan, partisipasi masyarakat dan Medai menjadi bagian dari lingkungan Pemilu.

  1. Sejarah Pemantauan Pemilu di Indoensia,

KIPP Indonesia telah melakukan pemenatauan Pemilu sejak Pemilu nasional tahun 1997, di masa Orde Baru. Di tengah pemerintahan yang represif, KIPP saat itu dianggap musuh pemerintah, bahkan dicap musuh negara, dengan sebutan OTB (Organisasi Tanpa Bentuk, pendiri dan tokoh utama KIPP sebagai lembaga pementau pemilu dengan inisiatif masyarakat sipil, Mulyana Wira Kusuma (alm.) bahkan dituding komunis, saat itu.

Dengan dukungan publik yang kuat, KIPP tetap bergerak dan mengusung prinsip-prinsip independen, non partisa, non parsial dan non violence. Tak sedikit dari para pengususng dan pendukung serta relawan KIPP saat itu yang mundur karena kerasnya represi Orba kepada lembaga pemantau Pemilu tersebut.

Mengapa KIPP memantau Pemilu? Mungkin ini pertanyaan yang muncul di benak kita saat berbagai komponen pro demokrasi menjelang lahirnya reformasi tahun 1998, melakukan berbagai perlawanan, tetapi KIPP malah seakan melegitimasi Pemilu Orba dengan melakukan pemantauan Pemilu. Pikiran sederhana namun sangat prinsip adalah bahwa pada saat itu, selama kepemimpinan Suharto dengan Orbanya, Pemilu diklaim sebagai sarana demokrasi rakyat yang melegitimasi kekuasaan Orba, sehingga salaam Pemilu era Suharti, mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992, Pemerintah Orba menyelenggarakan Pemilu secara periodic dengan kemenangan Golkar yang diklaim bukan Pasrpol, tapi menjadi peserta Pemilu. Saat itulah klaim Orba tadi menurut KIPP tidak sah, karena asas Pemilu yang Luber dan Jurdil banyak dilanggar, sehingga dengan memantau Pemilu akan membuka mata public akan kebohongan Orba atas klaim Pemilunya.

 

  1. Prinsip-prinsip Pemantauan.

 

  1. Internasional
  2. Domestik
  3. Pemilu dan Hak Dasar Warga
  4. Struktur Misi dan Akasi Pemantauan
  5. Persiapan pemantauan.
  6. Pra Pemungutan Suara
  7. Pemungutan Suara
  8. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.
  9. Kesimpulan pemantauan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi
  10. Pasca Pemungutan Suara.
  11. Laporan Akhir Pemantauan
KIPPINDO.ORG Member Official