Tanpa harus dibumbui perdebtan tentang asal-usul tahun baru, seperti soal mitologi kronos atau soal dewa Janu yang berwajah dua, satu menghadap ke luar dan satu menghadap ke dalam di dua pintu gerbangkuil forum kora Roma, sehingga tahun baru masehi yang menggunakan namannya, Januari sebagai bulan pertama di bulan pertama dalam pergantian tahun. Kita tak membicarakan itu, hanya memang secara internasional tahun masehi digunakan sebagai penanda waktu hari demi bulan dan tahun demai tahun, semua dicatat dalam penanggalan maseshi, termasuk tantang hari pelaksanaan pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April mendatang.

Adalah lebih penting bagi kita untuk membahas soal pemilu ini akan seperti apa pelaksanaannya, apakah pemilu 2019 ini akan menjadi bagian dari proses demokratisasi di Indonesia, atau hanya sebagai penanda saja bahwa kita berdemokrasi, tanpa harus memeprhatikan apakah suara rakyat pemilih dalam pemilu itu akan terkonversi menjadi kebijakan dan arah pembangunan bangsa yang benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat banyak. Tentu kita bisa memperdebatkan tentang hal ini.

Dari pelaksanaan pemilu saja kita bisa melihat apakah harapan itu bisa terujud untuk menghadirkan negara bangsa Indonesia yang demokratis? Misalanya apakah dalam pemilu ini masih terjadi politik uang, ketidak netralan aparatur negara dan penyelenggara pemilu, atau apakah masih ada penyesatan informasi dan penggunaann

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi akan mencerminkan tentang pelaksanaan pemilu yang demokratis atau tidak, karena jika pemilu dilaksanakan dalam suasana yang penuh dengan pelanggaran, apalagi jika pelenggaran hukum dan norma serta nilai pemilu yang demokratis masih terjadi, bahkan sangat marak, maka baru pada tahap pemilihan pemim[in sebagai keterwakilan rakyat di eksekutif dan legislatif akan mengali distorsi yang jauh dari kehendak rakyat pemilih.

Dalam kerangka untuk menjaga marwah demokrasi itulah KIPP Indonesia hadir, sebagaimana panggilan sejarah KIPP sebagai pemantau pemilu tertua di Indonesia, KIPP hadir bukan sekadar memantau, tetapi untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap suara pemilih (rakyat) memiliki arti, sehingga keterwakilan yang dihasilakn dari proses pemilu akan kembali menjadi kebijakan dan keberpihakan kepada rakyat banyak.

Untuk mengawal dan menghadirkan pemilu demikian, KIPP Indonesia melalaui Kongres KIPP Indonesia ke V awal tahun 2018 lalu, telah menetapkan garis-garis haluan organisasi yang mengamanatkan untuk kembali menghadirkan KIPP sebagai lembaga pemantau yang mampu melaksanankan amanat luhur tadi. Dengan segala keterbatasan karena menurunnya kuantitas dan kualitas kepengurusan dan relawan pemantau yang signifikan sejak pemilu 2004 lalu, maka tugas ini perlu dimaknai sebagai upaya kebangkitan masyarakat sipil dalam mendorong demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak.

Perjalanan setahun KIPP Indonesia diwarnai dengan dinamika  yang cukup tinggi di pusat dan daerah, rekonsolidasi untuk di kepengurusan pusat telah melahirkan komposisi kepengurusan yang ramping dan efektif, untuk memulai kerja-kerja pemanatauan dan konsolidasi sampai ke seluruh daerah di Indoneia. Demikian juga dinamika di kepengurusan dan relawan di daerah mengalami pergerakan yang terjadi di beberapa daerah dengan intensitas yang semakin besar, seperti di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jatim, Sumatra Barat, Maluku Utara, Sulaweri Tenggara dan berbagai daerah lainnya, berupa rekonsolidasi kepengurusan dan relawan serta dinamika pemantauan, baik pada pilkada serentak, maupun pemilu nasional.

Bekal yang cukup menggembirakan di tahun pertama pasca Kongres, seyogyanya menjadi penyulut bagi perkembangan KIPP Indonesia selanjutnya, agar dapat menjalankan roda organisasi, sekaligus memberikan sumbangsih kepada demokrasi dan demokratisasi pemilu di Indonesia. Waktu yang tersedia saat ini hanya 3 bulan lagi untuk KIPP Indonesia dapat menjadi pelaku sejarah pemantau pemilu yang kembali hadir untuk memantau dan menjadikan pemilu memiliki makna bagi bangsa dan negara, sebuah semangat yang layak menjadi penguat di awal tahun 2019 ini.