Demokrasi

Spread the love

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memandang bahwa perubahan demokrartik yang dipraktekan saat ini belum bisa menjawab semua permasalahan juga permasalahan baru yang timbul di masa demokrasi dan kebebasan berpendapat saat ini. Sebuah tantangan untuk merumuskan kembali demokrasi seperti apa yang perlu kita gagas dan laksanakan menhadapi tantangan tersebut. Sebuah tantangan bukan hanya untuk melahirkan peraturan dan norma baru tetapi perubahan paradigmatik, yang melibatkan kesadaran masyarakat dan bagaimana cara mengatasi masalah yang saat ini hadir.

Permasalahanya tidak jauh dari fenomena aliran uang dalam politik dan kekuasaan, melalui pemilu dan pilkada misalnya menyadarkan kita bahwa demokrasi prosedural dengan slogan “one man one vote”, tak lagi memadai menghadapi arena kompetisi politik yang tidak seimbang, akibat adanya ketidak adilan dan penyalahgunaan penggunaan uang dari partai dan kandidat. Demikian juga pemahaman kita bahwa demokrasi hanya akan berjalan baik jika penegegakkan hukum dan pemberantasan serta pencegahan korupsi berjalan baik. Nampaknya rumus ini menghadapi tantangan yang sampai saat ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

dalam kondisi yang membuat hampir setiap elemen masyarakat merasa kehilangan harapan untuk memerangi ketidak adilan akibat korupsi yang menjalar sampai ke ranah politik dan perangkat demokrasi, sehingga representasi pemilih di parlemen dan eksekutif di pusat dan daerah yang terpilih melalui pemilu tidak lagi menjadikan pekentingan umum sebagai fokus kerja mereka, karena ada distrosi dari proses pemilu dan terus berlanjut sampai mereka duduk di kursi jabatannya, dan ini telah menjadi rahasia umum. Bahkan saat KPK gencar melakukan penagkapan pelaku korupsi praktek kotor perampokan uang negara masih terus berjalan.

Mungkinkah kita menemukan jawabannya, ketika rakyat melalui Pemilu menghentikan korupsi? sebuah tantangan sebagaimana yang disebutkan di atas. Ya langkah itu adalah membangun kesadaran dan mendorong keberanian publik untuk melawan kebobrokan yang menghancurkan ini.  Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi aliran uang yang berkaitan dengan pemilu dan proses politik. Setidaknya dalam pemilu, rakyat memiliki akses terhadap aliran uang tadi.

Dengan perkembangan internet dan teknologi seyogyanya proposal ini, ketika rakyat sadar dan memiliki akses terhadap informasi, misalnya perusahaan atau pihak mana saja yang mengalirkan uangnya ke dala m proses pemilu, seberaoa besar dan bagaiamana penggunaanya akan menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, termasuk penggunaan sumberdaya lain, seperti saluran publik, muali dari televisi dan mdesia lainnya. Seperangkat indikator dan parameter serta lembaga atau orang yang diberi kewenangan untuk mengatur hal itu menjadi sebuah prasarat untuk menjawab tantang demokrasi ini.

 

KIPPINDO.ORG Member Official