Misi KIPP Indonesia

Misi KIPP untuk memantau Pilkada serentak 2015 merupakan bagian dari mandat sejarah KIPP sebagai pemantau pemilu pertama dan terbesar di Indonesia, dengan menjungung independensi, nonparsial dan nonpartisan sebagai prinsip dan sikap KIPP sejak awal. Pada pilkada serentak ini KIPP tetap melaksanakan misinya untuk memantau pilkada.

Profil KIPP Indonesia dengan kepengurusan tersebar di seluruh propinsi dan kabupaten kota di tanah air, serta kepengurusan nasional di tingkat pusat yang kini berada di pundak caretaker pengurus KIPP Nasional. KIPP menerapkan kepemimpinan dan kepengurusan secara demokratis melalui berbagai instrumen organisasi, sebagaimana diatur dalam AD/ART dan aturan organisasi lainnya.

Latar Belakang Pilkada Serentak 2015

Pnataan demokrasi khususnya terkait penyelenggaraan otonomi daerah pasca reformasi melahirkan kerangka acuan hukum (legal framework) dan praktek pilkada yang terus berubah sejak pelaksanaan pilkada langsung rahun 2005 atau satu dasa warsa lalu. Perubahan cara pemilihan dari perwakilan oleh DPRD di tingkat propinsi, Kabupaten dan kota, kini dilakukan secara langsung oleh rakyat di setiap daerah.

Tarik menarik kepentingan dan desakan publik dalam pelaksanaan pilkada melahirkan hadirnya pilkada serentak sebagai jawaban untuk mengurangi biaya pelaksanaan dan pengaturan waktu pemilu pusat dan daerah. Sampai saat ini dua alasan itu masih memerlukan pengujian di lapangan untuk menjawab, bahwa pilkada serentak adalah jawaban yang untuk mengatasi masalah pembiayaan dan pengaturan waktu pemilu tersebut.

Dengan sistem pemilu “one man one vote” dimaksudkan sebagai sebuah jaminan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pilkada serentak maupun pemilu lainnya, sepanjang memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, seperti batas usia telah mencacapi usia 17 tahun atau telah menikah pada saat pelaksanaan pilkada serentak 15 Desember mendatang.

Permasalahan Pilkada Serentak.

Sistim dan pelaksanaan pilkada sampai saat ini masih belum memuaskan publik dalam pelaksanaannya, keluhan masyarakat, mulai dari belum adanya pola rekrutmen kandidat dalam pilkada, baik oleh partai politik maupun yang maju dalam pilkada dari jalur independen merupakan masalah serius sampai saat ini. Keberadaan penyelenggara pemilu, termasuk pengawas pemilu masih menjadi masalah yang nampak dari laporan ke Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun laporan lainnya tentang penyelenggara pemilu.

Registrasi pemilih, logistik pemilu dan pemungutan dan penghitungan suara nampaknya akan tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam pilkada serentak ini, sehingga dari 267 pilkada di berbagai daerah di seluruh Indonesia akan melahirkan permasalahan politik di daerah, selain masalah kerawanan dan keamanan yang harus mendapat perhatian serius.

Peran KIPP.

Dari permasalahan di atas, KIPP dengan segala keterbatasan yang ada memilih untuk aktif memantau pemilu, sebagai sarana yang dimiliki masyarakat sipil berperan serta dalam pemilu, dalam hal ini pilkada serentak 2015, dengan melaksanakan pemantauan kualitatif. Pemantauan kualitatif dimaksudkan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang yang lebih luas untuk memantau pilkada kepada masyarakat.

Beberapa metode yang dilakukan dalam pemantauan kulitatif adalah dengan terus mendinamisasi sel-sel KIPP yang berada di 33 propinsi, dan daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2015. Sementara itu KIPP juga bekerjasama dengan semua pihak untuk memperkuat kerja pemantauan, misalnya yang dilakukan dengan Bawaslu dalam pemantauan dana kampanye, di beberapa daerah sampling.

KIPP tetap terbuka untuk bekerja sama dan saling memberi masukan dan informasi dengan semua pihak serta masyarakat umum, melalui semua saluran informasi yang tersedia