Pemantauan pemilu merupakan program utama KIPP sejak didirikan pada Maret 1996, dengan kerja pemantauan pertama pada pemilu tahun 1997 di bawah kekuasaan rejim Orde Baru. Pemerintah quasi sipil di bawah pimpinan Jendral Suhartomenganggap KIPP sebagai ancaman keanggengan kekuasaannya yang telah bercokol lebih dari tiga dekade.

Kini Pemantauan pemilu telah menjadi hal biasa di masyarakat dan tekah diakomodir dalam konstitusi dan Undang-undang pemilu serta pemilukada, namun kerja pemanatauan tidak berarti lebih mudah, permasalahan pemilu kini bergeser bukan pada soal jujur dan adil serta kebebasan rakyat menentukan pilihannya, tetapi terkait soal kualitas demokrasi, baik proses maupun hasilnya.

Dalam hal ini KIPP ditantang untuk menemukan kunci untuk melakukan pembaharuan sistem dan kelembagaan pemilu untuk menjawab soal di atas. Pemantauan Pemilu tentu masih menjadi ranah kerja masyarakat sipil melalui kelompok penekan yang terlembaga, sebagaimana konklusi awal pembentukan KIPP.