Jakarta, KIPPINDO–Sejumlah anak muda yang dari sisi usia merupakan generasi Milenium dan Z melakukan diskusi terbatas di Sekertariat KIPP Indonesia di bilangan Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (14/10). Mereka pada intinya mempertanyakan kinerja KPU, bawaslu dan juga DKPP.

Peserat diskusi yang mewakili beberapa lembaga, yakni KIPP, PMII, LMID, IP  dan Jarum (Jaringan Muda), membahas perjalanan pemilu 2024, yang sudah diwarnai dengan permasalahan sejak seleksi penyelemnggara pemilu tingkat nasioanl, yamngd dilakuakn oleh pemerintah dan DPR, melalui komisi II DPR.

“Disksui ini menindaklanjuti diuskusi sebelumnya tentang catatan kita terhadap kinerja penyelenggara pemilu” Ujar Brahma, dari Divisi Legal KIPP Indonesia, sebagai moderator pada disksui tadi .

Hasnu dari bidang pemanatauan BP PMII menyebutkan bahwa soal anggaran pemilu yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu sangat besar, seharusnya ini berbanding lurus dengan kinerja mereka. “Nyatanya anggaran yang besar itu, justru lebih banyak untuk acara seremonial dan launching ini dan itu” Ujar Hasnu.

Semenatara itu Rajab dari Jarum, menyebutkan bahwa selama ini penyelenggara pemilku bergeming dengan pola yang tidak berubah dan tidak responsif, sehingga perlu sebuah pola gerakan yang bisa mentriger perbaikan di lembaga penyelenggara pemilu tadi. salah satu masalahnya juga tak banyak isu untuk perbaikan kinerja penyelenggara pemilu yang berkembang di masyarakat dan media.

Terkait DKPP, para peserta sepakat bahwa lembaga ini malah tak bisa diharapkan untuk menjadi lembaga untuk memperbaiki kinerja KPU dan Bawaslu, karena dalam putusan-putusanya tak mencerminjkan putusan yang adil untuk memperbaiki performa penyelenggara pemilu.

Tegar dari LMID menyarakna agar dilakukan radikalisasi gerakan dengan menemukan akar permasalahanya dan mendesakan hal itu sebagai peradilan etika penyelenggarta pemilu untuk mendorong perbaikan kinerjanya.

Hadir dakam diskusi itu DR Ramli dari PIJAR dan Sekjen KIPP, Kaka Suminta, sebagai penanggap. Di akhir diskusi peserta sepakat untuk menindaklanjuti dengan rencana aksi untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu, dengan melakukan analisa perbandingan antara anggaran yang besar dengan kinerja yang dinilai tidak optimal(Tim)