Jakarta, Kippindonesia–Menjelang Pilkada DKI Jakarta tahin 2017, Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) akanmenurunkan 20.000 relawan untuk memantau proses dan hasil Pilkada Jakarta tersebut. Jumlah pemantau yang sangat besar tersebut tidak masalah buat KIPP, karena KIPP punya pengalaman memantau dengan jumlah relawan yang besar.

Mochtar Sindang, anggota Caretaker KIPP yang juga mantan Sekretaris Jendral KIPP menyebutkan saat ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pilkada Jakarta, dengan pemanbtauan yang efektif diharapkan akan mengeleminir pelanggaran dan friksi politik di lapangan.

“KIPP punya pengalaman mengelola jumlah relawan yang sangat besar, melihat kondisi Jakarta saat ini KIPP perlu untuk memberi kepastian pelaksanaan pilkada yang jurdil, sekaligus mengadvokasi rakyat dalam pilkada ini,”ujar Mochtar Sabtu (2/4) di jakarta.

Senada dengan Mochtrar, anggota Caretaker KIPP lainnya, Kaka Suminta, menyatakan sudah mengidentivikasi titik kerawanan dan pelanggaran yang potensial terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, diantyaranya adalah politik uang, penyalahgunaan fasilitas umum dan fasilitas ibadah, upaya untuk mememcah belah masyarakat, seperti penggunaan isu sara, juga penyalahgunaan sarana teknpologi informasi dan media sosial.

“Kita sudah mengidentifiaksi masalah potensi kerawanan dan pelanggaran, tinggal mengimplementasikannya melalui desimenasi dan palatihan pemantau kepada relawan,” ujar Kaka.

lebih jauh Kaka menyebutkan bahwa jangan sampai para elit politik, yang seharunya memberikan edukasi politik yang baik, malah mendengungkan isu SARA, fitnah dan cara-cara yanbg tidak terpuji lainnya. Kaka menambahkan nantinya akan dibuka posko pendaftaran relawan dan posko pengaduan di seluruh wilayah DKI Jakarta, untuk menjaring partisipasi publik dalam pilkada ini.