Sebuah Diskusrus yang Masih Harus Diisi Oleh KIPP Hari Ini dan ke Depan.

Seringkali muncul pertanyaan apa saja yang KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu ) lakukan jika tidak ada Pemili danPilkada. Pertanyaan yang wajar, karena dalam nama KIPP tercantum kata Pemilu, seolah-olah KIPP hanya memantau Pemilu (danPilkada). Jawaban sederhana juga bisa kita sampaikan, dengan sebuah pertanyaan, Jika hanya untuk memantau Pemilu (dan Pilkada) mengapa KIPP harus hadir dengan sumberdaya yang melibatkan begitu banyak orang, kelompok dan mimpi-mimpi tentang masa depan Indonesia, dan demokrasi pada umumnya. Dari pertanyaan inilah kita akan menemukan bahwa jawabannya adalah, KIPP bukan sekadar memantau Pemilu (dan Pilkada)

Kita bisa memulai pembahasan ini dari beberapa dimensi kebetradaan KIPP, yakni Sejarah, filosofi, kiprah KIPP, dinamika internal dan eksternal, serta kondisi saat ini dan masa depan KIPP. Sebelum membahas dimensi lainnya, pembahasan soal sejarah KIPP, dalam kancah dinamika politik di Indonesia merupakan dimensi sentral yang menjadi inti dari kebaradaan KIPP di masa lalu, saat ini dan ke depanserta konstelasi dengan perkembangan politik, khusunya melalui demokratisasi kehidupan politik di Indonesia. Krena dengan memahami sejarah kelahiran, keberadaan dan kiprah KIPP, kita akan depat memahami Indonesia saat ini dan perjalanannya di masa lalu, khususnya dalam transisi demokrasi yang ditandai dengan reformasi pada tahun 1998, yang diikuti dengan Pemilu demokratis pertama tahun 1999, seiring dengan runtuhnya pemerintahan otoriter Orba saat itu.

Dari dimensi sejarah itulah kita menemukan bahwa peran KIPP saat itu, kini dan di masa depan bukan sekadar menatau Pemilu, apalagi sekadar memantau teknis Pemilu, karena pemantauan pertama KIPP, dalam pemilu 1997 merupakan pemantauan yang menohok jantung legitimasi pemerintahan Orba, yang selalu mengklaim bahwa pemerintahanaya memiliki legitimasi rakyat, melalui Pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber), selama 3 dasa warsa pemerintahan militer Orba, dibawah kepemimpinan Jendral Suharto, setelah runtuhnya kekuasaan Sukarno, tahun 1965. KIPP mematahkan ragumentasi Orba soal Pemilu, karena laporan KIPP tentang Pemilu 1997 merupakan Pemilu yang tidak demokratis dan penuh kekerasan serta rekayasa. KIPP lakukan pemantauan Pemilu itu dalam tekanan dan intimidasi kekuasaan Orba yang ditopang militer saat itu.

Dari uraian di atas, kita paham bahwa peran KIPP bukan sekadar menatau Pemilu, melainkan merupakan gerakan koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang slah satunya adalah melalui instrumen Pemilu, yang dalam pandangan KIPP saat itu dan juga saat ini serta dalam kehidupan politik Indonesia ke depan menjadi titik sentral dari dinamika kekuasaan politik Indonesia. Pemilu sebagai sarana sah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan secara damai, menjadi fase terpenting untuk menentukan seberapa jauh kedulatan rakyat di[praktekan melalui transaksi kekuasan politik. Hasil pemilu, berupa mandat rakyat yang diberikan kepada partai dan individu, dalam jabatan cabang-cabang kekuasaan politik, harus mencerminkan prefernsi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

(Barsambung..)