Jakarta, Beritakita–Kasus OTT yang menimpa Bupati Jombang Nyono Suharli adalah salah satu bentuk peringatan keras terhadap para pejabat di seluruh Indonesia yang berada di Eksekuitif, Legislatif dan Yudikatif.

Menurut  Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan kasus suap yang diduga melibatkan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko (NSW) berasal dari potongan (kutipan) dana BPJS yang dialokasikan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dana yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas se- Kabupaten Jombang itu dikumpulkan melalui asosiasi berbentuk Paguyuban.Kutipan 5 persen tiap Puskesmas itu dihimpun NSW, satu diantaranya untuk membiayai iklan dirinya pada salah satu media di Jombang, terkait pencalonannya sebagai petahana pada Pilkada.

Sekjen KIPP  Indonesia Kaka Suminta menilai bahwa praktik suap semacam itu adalah bagian dari money politik karena di dalamnya mengandung unsur mempengaruhi yang tidak di benarkan oleh aturan.

“Ini merupakan jenis politik uang yang justru sangat berbahaya, karena selain uangnya digunakan untuk memengaruhi proses dan prefernsi publik, juga uang itu di dapat dari hasil korupsi atau suap yang merupakan politik uang yang sebenarnya, sebagai pejabat publik,”ujar Kaka